world fisheries

18 Oktober 2010

Jakarta, 18/10/10 – Dua perusahaan perikanan, Sea Delight, LLC dan UD. Pulau Mas, hari ini (18/10), menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan WWF-Indonesia dalam inisiatif “Seafood Saver.” Perjanjian kerjasama tersebut menandai komitmen kuat kedua pelaku bisnis perikanan tersebut untuk mengupayakan perbaikan industri perikanan melalui praktik penangkapan dan pengolahan ikan yang ramah lingkungan.

Direktur Eksekutif WWF-Indonesia Dr, Efransjah, dalam sambutannya mengatakan, selain mengupayakan perbaikan di sektor kebijakan dan pengawasan, WWF juga mendorong korporasi yang memiliki inisiatif positif untuk menintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnisnya.

“Kami bekerjasama dengan perusahaan yang kami nilai memiliki komitmen dan pemahaman yang baik mengenai konservasi sumber daya perikanan laut Indonesia. Sea Delight dan Pulau Mas mengambil langkah yang sangat tepat dengan bergabung dalam “Seafood Savers”, demi kelanjutan bisnis perikanan jangka panjang,” imbuhnya.

“Seafood Savers” adalah sebuah kelompok dialog dan kerjasama korporasi yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia tepat setahun yang lalu (Oktober 2009), yang bertujuan untuk menguatkan dukungan dari sektor industri pada perbaikan pengelolaan perikanan laut di Indonesia. Sektor industri adalah salah satu pihak yang paling ber pengaruh pada perbaikan sekaligus kerusakan lingkungan dan kelangsungan sumber daya alam.

“Sea Delight dan Pulau Mas adalah dua perusahaan yang telah melalui beberapa tahapan awal untuk bergabung dalam Seafood Savers. WWF telah melakukan uji kelayakan pada kedua perusahaan ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memenuhi persyaratan minimum praktek perikanan berkelanjutan seperti yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersebut,” Jelas Corporate CampaignerProgram Kelautan WWF-Indonesia, Margareth Meutia.

Dokumen kerjasama tersebut memaparkan empat rekomendasi bagi Sea Delight, LLC yang berbasis di Amerika Serikat, yang mengimpor daging tuna yang ditangkap di wilayah perairan selatan Indonesia dan ikan karang (kerapu dan kakap) dari perairan Sulawesi Tengah. Pertama, ia harus mematuhi regulasi pemerintah dan konvensi internasional mengenai perdagangan satwa dilindungi dan terancam punah. Kedua, perusahaan tersebut juga disarankan untuk membuat kebijakan perusahaan terkait dengan praktik penangkapan destruktif dan transshipment. Pemetaan rantai perdagangan sebagai dasar pengembangan traceability system dan penghapusan tangkapan sampingan satwa-satwa dilindungi dan terancam punah adalah dua rekomendasi lainnya yang juga tertuang dalam dokumen tersebut.

Sementara UD.Pulau Mas, eksportir ikan karang hidup yang beroperasi di delapan propinsi di Indonesia menerima dua rekomendasi, yaitumengembangkan strategi komunikasi yang mencakup sejumlah instrumen komunikasi guna menyosialisasikan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan, dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dimana perusahaan beroperasi dalam melakukan pengidentifikasian musim dan sejumlah lokasi pemijahan ikan.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari penilaian langsung di lapangan yang dilakukan oleh staf WWF-Indonesia. Beberapa elemen yang menjadi obyek dalam penilaian tersebut mencakup aktivitas perikanan perusahaan, kesesuaian aktivitas perikanan dengan standar IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) dan kepatuhan perusahaan terhadap praktik-praktik ramah lingkungan lainnya, seperti pengelolaan limbah B3, efisiensi energi, dan pemilikan atas sertifikat ekolabel. Selain itu, kajian ini juga menyentuh hal-hal di luar isu lingkungan, yaitu mekanisme rantai dagang (chain of custody) dan pembagian keuntungan yang diberlakukan dalam rantai tersebut.

Imam Musthofa Zainuddin, selaku Koordinator Nasional Program Perikanan WWF-Indonesia menjelaskan kriteria penilaian yang dibangun oleh Seafood Savers untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tersebut didasarkan pada syarat-syarat minimum perikanan yang berkelanjutan, yang berlaku secara internasional, yaitu kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur IUU Fishing dan pemberlakuan sistem keterlacakan (traceability) dari sejak ikan ditangkap hingga sampai di tangan konsumen akhir.

Cesar Bencosme, Vice President Sea Delight, LLC yang hadir untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini menyatakan dirinya dan segenap tim Sea Delight menantikan bekerja sama dengan WWF maupun para stakeholders terkait lainnya untuk memenuhi rekomendasi yang digariskan dalam Nota Kesepahaman.

“Penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen nyata kami terhadap upaya mewujudkan perikanan berkelanjutan. Kami melihat langkah ini sebagai investasi jangka panjang guna menjamin keberlanjutan bisnis ini, kepuasan konsumen mengonsumsi seafood dan kesejahteraan hidup para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut”, tambahnya.

Sementara pemilik UD.Pulau Mas, Heru Purnomo menyatakan bahwa proses yang harus dilalui perusahaannya untuk mencapai tahap ini tidaklah mudah. Namun, diakuinya kesulitan yang dihadapinya justru menunjukkan komitmen WWF-Indonesia dalam menjalankan program “Seafood Savers.” Lebih lanjut dirinya mengharapkan inisiatif ini dapat diterima oleh pihak pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.