Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF diresmikan


rdian33


Jakarta (23/08)-Sebagai upaya mengintensifkan dan mensinergikan kerjasama antara WWF-Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk perikanan berkelanjutan, kedua lembaga tersebut menandatangani sebuah Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (23/08).
Kerjasama ini akan diwujudkan dalam beragam aktivitas lapangan guna mendorong praktik perikanan yang ramah lingkungan, pengelolaan kawasan dan sumber daya kelautan dan perikanan yang baik, serta pengembangan penelitian dan kebijakan perikanan. Upaya membangun kesadaran publik mengenai pentingnya konservasi sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kampanye juga menjadi catatan penting pada komitmen kerjasama tersebut.
Direktur Eksekutif WWF-Indonesia Efransjah menyambut baik kerjasama dua lembaga itu. Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam upaya pembangunan kelautan dan perikanan. Diharapkannya, sinergi berkesinambungan antara WWF dan KKP mampu memberikan solusi terbaik dalam pelestarian sumber daya laut di Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa yang akan datang.
“Saya sangat berbesar hati dan penuh harapan untuk ke depannya akan banyak lagi hal-hal yang mulia bagi tanah air ini dapat kita kerjakan bersama. WWF akan berupaya untuk membantu memfasilitasi, serta secara langsung bekerja di lapangan, dan membantu upaya edukasi serta penyadaran publik tentang pentingnya misi kita bersama yaitu perikanan dan kelautan yang berkelanjutan,” ujar Efransjah.
Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Syamsul Maarif menyatakan kerjasama KKP dan WWF-Indonesia merupakan salah satu grand strategy dalam mewujudkan visi KKP untuk menjadikan Indonesia negara penghasil produk perikanan terbesar pada 2015 dengan misi mensejahterakan masyarakat perikanan dan kelautan atau yang dikenal dengan The Blue Revolution Policies.
“Saya kira MoU ini mampu menjawab pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal. Artinya kita tidak hanya berpikir masalah-masalah ekonomi, tetapi juga masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan. Keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek ekologi, dan aspek sosial menjadi hal yang harus dikedepankan,”tambahnya.
WWF-Indonesia melalui program Kelautan memiliki target untuk membantu pemerintah menetapkan 700 ribu hektar kawasan konservasi laut baru serta mendorong reformasi sektor perikanan yang berkelanjutan khususnya dalam praktik budidaya tuna, kerapu, kakap, dan udang.
Menurut Direktur Program Kelautan WWF-Indonesia Wawan Ridwan yang juga menghadiri acara penandatanganan MoU tersebut, WWF-Indonesia turut berkontribusi dalam membantu pemerintah mencapai target untuk menetapkan 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada 2020. Saat ini, tambahnya, Indonesia telah memiliki 10 juta hektar kawasan konservasi laut, dimana sekitar 60 persennya dapat terwujud dengan dukungan aktif WWF.

“WWF sudah membantu proses penetapan 400 ribu hektar kawasan konservasi laut di Alor. Pada tahun 2013 ini kami menargetkan akan ada 300 ribu hektar lagi kawasan konservasi laut di Paloh, Kalimantan Barat dan Kepulauan Kei di Maluku,” jelas Wawan.
Selain di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan baik di luar maupun di dalam kawasan konservasi, kerjasama WWF-Indonesia dan KKP tersebut juga diharapkan memperkuat upaya KKP dalam rangka memenuhi kebijakan dalam hal ketahanan pangan dan keberlanjutan pangan terhadap produk-produk perikanan. (http://www.wwf.or.id)

Label: 0 komentar

Menjaring "On-board observer" di Bitung dan Sorong


rdian33


Jakarta (13/02)-Pada 26 dan 28 Januari 2011, WWF Indonesia bekerjasama dengan dua sekolah tinggi perikanan, yaitu Akademi Perikanan Bitung (APB) dan Akademi Perikanan Sorong (APSOR) mengadakan acara sosialisasi mengenai isu-isu hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) pada armada penangkapan ikan di Indonesia, sekaligus mengadakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tangkapan Sampingan.
Acara ini ditujukan bagi taruna-taruna tingkat akhir yang akan berangkat PKL pada armada-armada penangkap ikan di Seluruh Indonesia. Kedua sekolah tersebut menyambut baik pelatihan yang diadakan WWF Indonesia ini karena kurikulum mengenai isu-isu konservasi dan kelestarian sumber daya laut, khususnya mengenai tangkapan sampingan tidak cukup banyak di sekolah masing-masing.
Dalam pelatihan ini, para peserta mendapat gambaran bagaimana peran, tantangan, dan peluang serta potensi yang dimiliki perikanan Indonesia dalam dunia perikanan global. Secara khusus, mereka juga mendapatkan praktik pelatihan penanganan penyu sebagai tangkapan sampingan. Tak hanya itu, para peserta juga mendapat pengetahuan dari pemutaran film seputar peran penting penyu di laut, sertifikatecolabeling pada produk perikanan, dan lain-lain, serta penjelasan mengenai tren global seafood yang saat ini berasal dari stok dan praktek-praktek perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, termasuk makanan hasil laut.
Pentingnya menjaga ekosistem laut dengan salah satunya melakukan pencegahan dan penanganan tangkapan sampingan membuat mereka menyadari, hewan-hewan tangkapan sampingan ini mempunyai fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sehingga penanganan yang benar harus diketahui oleh setiap nelayan. Karena itu, mereka menyambut positif ajakan WWF Indonesia untuk bergabung menjadi on-board observer sebagai kontribusi mereka dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Hasilnya, 88 siswa APB dan 25 siswa APSOR bersedia menjadi on-board observer di beberapa kapal besar penangkap ikan, termasuk pukat udang dan tuna longline yang akan melaut selama 2 – 3 bulan. Kedua sekolah tersebut juga sepakat bahwa kegiatan serupa harus dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan pengetahuan para siswa tentang isu bycatch.
Selain kedua sekolah tersebut, WWF Indonesia juga mengadakan training bersama 17 belas orang perwakilan dari empat perusahaan besar kapal pukat udang. Pelatihan kali ini difokuskan terutama pada penanganan penyu tangkapan sampingan dan juga berbagi pengalaman mengenai alat-alat yang dapat digunakan untuk mencegah tertangkapnya penyu secara tak sengaja.
Dalam kesempatan ini, para peserta juga berbagi pengalaman dalam menggunakan BRD (Bycatch Reduction Device) dan TED (Turtle Exclude Device) serta permasalahan apa saja yang mereka hadapi. Hal-hal yang dibahas sangat beragam, mulai dari permasalahan sangat teknis, yaitu kendala penggunaan TED seperti tertangkapnya ikan pari yang dapat menutupi jaring dan menurunkan hasil tangkapan, hingga isu-isu nasional adanya IUU (ilegal unregulated unreported) fishing yang terjadi pada area penangkapan mereka. Para nelayan ilegal ini biasanya datang dari Thailand, Taiwan, China, dan lain-lain.
Pelatihan pun ditutup dengan kesepakatan dukungan mereka terhadap program-program WWF Indonesia, termasuk pencatatan data dan penelitian di atas laut, serta peningkatan penggunaan TED yang akan memberikan hasil terbaik bagi mereka.
Dengan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan mengenai pencegahan dan penanganan tangkapan sampingan ini, diharapkan sedikit demi sedikit terjadi peningkatan pengetahuan serta kesadaran para nelayan untuk lebih bijak, terutama saat menangani hewan-hewan laut yang dilindungi dan terancam punah tertangkap tak sengaja saat melaut. (http://www.wwf.or.id)

Label: 0 komentar

Dua perusahaan perikanan bergabung di "Seafood Savers"


rdian33


18 Oktober 2010

Jakarta, 18/10/10 – Dua perusahaan perikanan, Sea Delight, LLC dan UD. Pulau Mas, hari ini (18/10), menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan WWF-Indonesia dalam inisiatif “Seafood Saver.” Perjanjian kerjasama tersebut menandai komitmen kuat kedua pelaku bisnis perikanan tersebut untuk mengupayakan perbaikan industri perikanan melalui praktik penangkapan dan pengolahan ikan yang ramah lingkungan.
Direktur Eksekutif WWF-Indonesia Dr, Efransjah, dalam sambutannya mengatakan, selain mengupayakan perbaikan di sektor kebijakan dan pengawasan, WWF juga mendorong korporasi yang memiliki inisiatif positif untuk menintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnisnya.
“Kami bekerjasama dengan perusahaan yang kami nilai memiliki komitmen dan pemahaman yang baik mengenai konservasi sumber daya perikanan laut Indonesia. Sea Delight dan Pulau Mas mengambil langkah yang sangat tepat dengan bergabung dalam “Seafood Savers”, demi kelanjutan bisnis perikanan jangka panjang,” imbuhnya.
“Seafood Savers” adalah sebuah kelompok dialog dan kerjasama korporasi yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia tepat setahun yang lalu (Oktober 2009), yang bertujuan untuk menguatkan dukungan dari sektor industri pada perbaikan pengelolaan perikanan laut di Indonesia. Sektor industri adalah salah satu pihak yang paling ber pengaruh pada perbaikan sekaligus kerusakan lingkungan dan kelangsungan sumber daya alam.
“Sea Delight dan Pulau Mas adalah dua perusahaan yang telah melalui beberapa tahapan awal untuk bergabung dalam Seafood Savers. WWF telah melakukan uji kelayakan pada kedua perusahaan ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memenuhi persyaratan minimum praktek perikanan berkelanjutan seperti yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersebut,” Jelas Corporate CampaignerProgram Kelautan WWF-Indonesia, Margareth Meutia.
Dokumen kerjasama tersebut memaparkan empat rekomendasi bagi Sea Delight, LLC yang berbasis di Amerika Serikat, yang mengimpor daging tuna yang ditangkap di wilayah perairan selatan Indonesia dan ikan karang (kerapu dan kakap) dari perairan Sulawesi Tengah. Pertama, ia harus mematuhi regulasi pemerintah dan konvensi internasional mengenai perdagangan satwa dilindungi dan terancam punah. Kedua, perusahaan tersebut juga disarankan untuk membuat kebijakan perusahaan terkait dengan praktik penangkapan destruktif dan transshipment. Pemetaan rantai perdagangan sebagai dasar pengembangan traceability system dan penghapusan tangkapan sampingan satwa-satwa dilindungi dan terancam punah adalah dua rekomendasi lainnya yang juga tertuang dalam dokumen tersebut.
Sementara UD.Pulau Mas, eksportir ikan karang hidup yang beroperasi di delapan propinsi di Indonesia menerima dua rekomendasi, yaitumengembangkan strategi komunikasi yang mencakup sejumlah instrumen komunikasi guna menyosialisasikan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan, dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dimana perusahaan beroperasi dalam melakukan pengidentifikasian musim dan sejumlah lokasi pemijahan ikan.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari penilaian langsung di lapangan yang dilakukan oleh staf WWF-Indonesia. Beberapa elemen yang menjadi obyek dalam penilaian tersebut mencakup aktivitas perikanan perusahaan, kesesuaian aktivitas perikanan dengan standar IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) dan kepatuhan perusahaan terhadap praktik-praktik ramah lingkungan lainnya, seperti pengelolaan limbah B3, efisiensi energi, dan pemilikan atas sertifikat ekolabel. Selain itu, kajian ini juga menyentuh hal-hal di luar isu lingkungan, yaitu mekanisme rantai dagang (chain of custody) dan pembagian keuntungan yang diberlakukan dalam rantai tersebut.
Imam Musthofa Zainuddin, selaku Koordinator Nasional Program Perikanan WWF-Indonesia menjelaskan kriteria penilaian yang dibangun oleh Seafood Savers untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tersebut didasarkan pada syarat-syarat minimum perikanan yang berkelanjutan, yang berlaku secara internasional, yaitu kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur IUU Fishing dan pemberlakuan sistem keterlacakan (traceability) dari sejak ikan ditangkap hingga sampai di tangan konsumen akhir.
Cesar Bencosme, Vice President Sea Delight, LLC yang hadir untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini menyatakan dirinya dan segenap tim Sea Delight menantikan bekerja sama dengan WWF maupun para stakeholders terkait lainnya untuk memenuhi rekomendasi yang digariskan dalam Nota Kesepahaman.
“Penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen nyata kami terhadap upaya mewujudkan perikanan berkelanjutan. Kami melihat langkah ini sebagai investasi jangka panjang guna menjamin keberlanjutan bisnis ini, kepuasan konsumen mengonsumsi seafood dan kesejahteraan hidup para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut”, tambahnya.
Sementara pemilik UD.Pulau Mas, Heru Purnomo menyatakan bahwa proses yang harus dilalui perusahaannya untuk mencapai tahap ini tidaklah mudah. Namun, diakuinya kesulitan yang dihadapinya justru menunjukkan komitmen WWF-Indonesia dalam menjalankan program “Seafood Savers.” Lebih lanjut dirinya mengharapkan inisiatif ini dapat diterima oleh pihak pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
Untuk Informasi lebih lanjut:
  • Margareth Meutia, Corporate Campaigner for Marine Program WWF-Indonesia, +628158812844,MMeutia@wwf.or.id
  • Imam Musthofa Zainuddin, National Fisheries Program Coordinator WWF-Indonesia, +628123853921, IMusthofa@wwf.or.id
Catatan untuk Redaksi:
  • Tentang SEAFOOD SAVERS
    Seafood Savers adalah inisiatif WWF-Indonesia membentuk sebuah kelompok perusahaan yang terdiri dari produsen, eksportir, importir dan ritel yang bergerak dalam eksploitasi dan perdagangan sumber daya laut, serta institusi finansial yang menanamkan dananya pada bisnis sumber daya laut. Saat ini ada tujuh perusahaan yang bergerak di bisnis produk perikanan laut di Indonesia yang telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dalam Seafood Savers. Dengan dukungan dari WWF di Indonesia maupun di tingkat regional dan internasional, kelompok ini akan melakukan kampanye yang mengangkat isu-isu perikanan dan kelautan. Kelompok ini diharapkan mampu memberi inspirasi pada lebih banyak praktisi bisnis untuk bergabung dan bersama-sama mendorongkan praktik perikanan berkelanjutan demi terjaganya kelestarian ekosistem dan sumber daya laut. Perusahaan yang hendak bergabung dalam Seafood Savers perlu melalui delapan tahap menuju keanggotaan resmi. Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan tahap keempat dimana perusahaan menyetujui rekomendasi yang dihasilkan WWF untuk memenuhi persyaratan minimum perikanan berkelanjutan.
  • Tentang WWF Indonesia
    WWF-Indonesia adalah bagian dari jaringan organisasi konservasi global WWF yang bergiat di lebih dari 25 wilayah kerja lapangan dan 17 provinsi. Misi WWF-Indonesia adalah menyelamatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak ekologis aktivitas manusia melalui: Mempromosikan etika konservasi yang kuat, kesadartahuan dan upaya-upaya konservasi di kalangan masyarakat Indonesia; Memfasilitasi upaya multi-pihak untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan proses-proses ekologis pada skala ekoregion; Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung konservasi, dan; Menggalakkan konservasi untuk kesejahteraan manusia, melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Selebihnya tentang WWF-Indonesia, silakan kunjungi website utama organisasi ini diwww.panda.org; situs lokal di www.wwf.or.id
  • Tentang Sea Delight, LLC
    Sea Delight adalah sebuah perusahaan perikanan yang berbasis di Miami, Florida, Amerika Serikat yang mengimpor produk perikanan dari sejumlah kawasan, termasuk Asia. Di Indonesia, Sea Delight bermitra dengan dua perusahaan nasional, masing-masing di Surabaya, Jawa Timur dan Luwuk, Sulawesi Tengah. Kedua perusahaan bertindak sebagai pemasok atas dua komoditi utama Sea Delight, yaitu tuna dan ikan karang. Melalui kerjasamanya dengan WWF-Indonesia dalam pogram Seafood Savers, Sea Delight bertujuan akhir mendapatkan sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC), sebuah ekolabel yang diperuntukkan bagi produk perikanan tangkap. Upaya untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan lainnya yang dilakukan Sea Delight termasuk partisipasi dalam program Trace Register, memberikan kontribusi bagi pengembangan ekolabel, dan memberikan dukungan kepada para supplier yang telah berhasil menghasilkan produk seafoodsecara bertanggung jawab dan ramah lingkungan.
  • Tentang U.D Pulau Mas
    Perusahaan yang didirikan sejak tahun 1996 ini kini mengekspor ikan karang hidup yang diperoleh dari 4000 nelayan yang tersebar di delapan propinsi di Indonesia. Sejak awal didirikan UD.Pulau Mas telah menentang praktik penangkapan ikan yang merusak, khususnya penggunaan potas. Upaya-upaya melawan praktik perikanan merusak hingga saat ini terus berlangsung dan bahkan terus berkembang, yang mencakup di antaranya pendidikan kepada nelayan mengenai praktik perikanan berkelanjutan dan penerapan aturan ketat mengenai ikan yang ditangkap nelayan. Bersama WWF dan Seafood Savers UD.Pulau Mas menargetkan untuk mengadvokasi pemerintah agar menetapkan semacam pengelolaan perikanan yang stabil dan dapat diandalkan. (www.wwf.or.id)

Label: 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)