world fisheries

Budidaya ikan kerapu (anggota Serranidae, subfamili Epinephelinae) telah berkembang secara luas di Asia. Antara lain di China, Hongkong Taiwan, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Tak heran, karena jenis ikan ini memiliki nilai jual yang tinggi di pasar lokal maupun ekspor.
Harga jual tinggi inilah yang menjadi daya tarik usaha budidaya kerapu, meskipun perputaran uangnya cukup lama karena untuk mencapai bobot 500 – 600 gram (ukuran konsumsi) dari ukuran benih 7 – 10 cm memakan waktu 10 sampai 18 bulan. Untuk bisa sukses dalam usaha ini, salah satu kuncinya adalah menguasai manajemen pakan. Pasalnya, kerapu merupakan ikan karnivora (pemakan daging) sehingga memerlukan asupan protein yang tinggi dalam pakannya.
Kondisi di tanah air, selama ini pembudidaya cukup kewalahan memenuhi kebutuhan pakan kerapu sebagaimana mestinya. Mereka kesulitan dalam hal penyediaan pakan ikan rucah secara kontinyu sepanjang tahun. Seperti dituturkan Bangun Sitepu pembudidaya kerapu asal Lampung, “Sulit untuk menggunakan ikan rucah saja, terlebih jika musim barat (masa-masa gelombang tinggi di laut) tidak ada persediaan stok ikan di nelayan.”
Di sisi lain, formula pakan pabrikan juga belum mampu menyamai keunggulan pakan ikan rucah dari sisi pertumbuhan. Pembudidaya akhirnya mengambil jalan tengah, mengkombinasikan pemberian pakan pelet dan ikan rucah. “Saya pakai 75 % ikan rucah dan 25 % pelet pada pembesaran kerapu untuk tambahan saja dan pengganti bila ikan rucah sulit didapat,” ujar  Bangun yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Kerapu Lampung.

Pelet vs Rucah
Penggunaan pakan full (keseluruhan) pelet maupun keseluruhan rucah pada budidaya pembesaran kerapu, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Menurut Bangun, penggunaan pakan keseluruhan pelet pada budidaya kerapu bisa mengakibatkan pertumbuhan kerapu menjadi sangat lamban, sehingga waktu panen bisa lebih dari 1,5 tahun. Atau sekitar 3 bulan lebih lambat dibandingkan penggunaan pakan dengan ikan rucah saja.

Pakan Alternatif
Karena alasan tersebut maka pembudidaya umumnya memutuskan menggunakan pakan kombinasi untuk pembesaran kerapu. Dan untuk pakan kombinasi ini, rekomendasi peneliti kerapu asal Australia, Mike Rimmer bisa dijadikan acuan.  Dia bersama tim di bawah naungan ACIAR (Australian Centre International Agricultural Research) telah mencoba mengujicobakan pakan alternatif untuk kerapu tikus.
Pembuatan pakan sendiri oleh pembudidaya berdasarkan formulasi yang telah direkomendasikan dari hasil penelitian diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada ikan rucah. Tentunya, ramuan pakan yang dibuat harus mampu memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi yang diperlukan kerapu sehinga tidak mengurangi kecepatan pertumbuhannya.http://www.trobos.com

Lebih lanjut Wajan menjelaskan, kepengurusan perizinan kapal pengangkut milik ketiga importir asal Hongkong tersebut dilakukan oleh 3 agen pelayaran di Indonesia. Dari pengakuan pemilik kapal, ungkap Wajan, dalam proses pengurusan SIKPI-NA (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan – Nelayan Asing) izin setiap kapal agen pelayaran membebani biaya sekitar US$ 40 ribu atau sekitar Rp 360 juta (kurs US$ 1=Rp 9 ribu). Belum lagi proses perizinannya memakan waktu cukup lama.

Padahal, kata Wajan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 7/2007 terkait hal itu, disebutkan bahwa tidak ada pungutan biaya pengurusan izin SIKPI-NA. Apalagi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) tidak melakukan pungutan apapun. “Kondisi inilah yang membuat biaya tinggi, imbasnya harga kerapu yang dibeli para importir jadi lebih rendah,” kata Wajan.

Masih kata Wajan, kondisi ini juga membuat persaingan perdagangan ikan kerapu hidup menjadi terbatas atau oligopoli (hanya segelintir pihak yang terlibat). Abilindo sudah melayangkan surat permohonan kepada KKP untuk melakukan revisi terhadap Permen tersebut. Intinya untuk memberikan kemudahan bagi kapal-kapal pembeli atau pengangkut ikan hidup dari luar negeri mencari kerapu di Indonesia. “Dengan demikian persaingan lebih ramai dan dan usaha kerapu bisa lebih berkembang,” ujar Wajan. Sayangnya usulan Abilindo tersebut sampai saat ini belum ada tanggapan dari KKP.

Wajan menambahkan, seluruh kegiatan ekspor ikan kerapu dari wilayah Indonesia selalu dilaporkan jumlahnya oleh eksportir (pengusaha/pembudiaya) kepada dinas perikanan, karantina, dan bea cukai setempat. Tanpa adanya dokumen Karantina dan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), maka kapal pengangkut ikan kerapu hidup dapat ditindak oleh petugas patroli keamanan laut.

Pembenahan Aturan
Seolah menanggapi permasalahan ini, Direktur Pemasaran Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut P Hutagalung, mengakui belum ada peraturan yang cukup spesifik mengatur soal tata niaga ikan hidup termasuk kerapu. Menurutnya, perdagangan ikan kerapu hidup saat ini masih didominasi oleh China meski sebelumnya dikuasai Hongkong.

Saut menjelaskan, kondisi ini terjadi setelah Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)yang berlaku pada Januari 2010 lalu. Sebelum perjanjian tersebut ikan kerapu yang diekspor ke China dikenakan tarif pajak 10 %, sehingga pengiriman lebih banyak lewat Hongkong. “Terlepas dari itu, dengan permintaan pasar semakin meningkat dapat berdampak positif maupun negatif apabila aturannya tidak segera dibenahi,” kata Saut.
Dampak negatifnya, Saut mengkhawatirkan terhadap importir luar yang memperbanyak agen-agennya untuk mencari ikan kerapu dan membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan pasokan dari Australia, Filipina, dan negara lainnya menurun karena faktor lingkungan. Sementara di Indonesia perkembangan usaha budidaya kerapu tidak secepat perkembangan permintaan pasarnya.http://www.trobos.com